PRABOWO : GDP Indonesia Tinggi Namun Belum Cerminkan Kondisi Ekonomi Yang Baik

Lensa Indo. Jakarta – Prabowo Subianto Capres 2019 menghadiri acara Indonesia Economic Forum atau IEF yang digelar di Shangrilla Hotel, Rabu, 21 November 2018. Dalam kesempatan tersebut Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya yang berjudul “The Path Ahead for Indonesia.”

Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan kondisi ekonomi sebuah negara ibarat kondisi tubuh manusia oleh karena itu, menurutnya jika kondisi tubuh bisa dijaga, maka tentunya bisa ikut menjaga kondisi kesehatan.

“Jika sistem tubuh itu tidak berfungsi, harus lakukan check up, cek darah, untuk mengetahui penyebabnya. Begitu pula dalam konteks ekonomi suatu negara,” papar Prabowo pada kesempatan itu.

Prabowo mencontohkan beberapa hal yang bisa menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini tak cukup mengembirakan. Misalnya, angka Human Development Index atau HDI yang masih kalah dengan Singpura, Malaysia dan Thailand.
Selain itu, Prabowo juga merujuk pada peringkat Indonesia dalam The Programme for International Student Assessment (PISA). Khususnya di bidang matematika dan juga ilmu pengetahuan atau science.

Tak hanya itu, Capres 2019 Koalisi Indonesia Adil Makmur ini juga mengemukan bahwa meski GDP Indonesia cukup tinggi sayangnya belum mencerminkan kondisi ekonomi yang baik. Salah satunya ditunjukkan oleh rasio Gross National Income (GNI) dengan Gross Domestic Product (GDP).
Kemudian, Prabowo juga menyinggung banyak orang yang salah memahami mengenai GDP.

Seolah-olah GDP adalah salah indikator yang menunjukkan keberhasilan ekonomi dan juga menggambarkan produksi dari masyarakat Indonesia. Padahal GDP berarti produksi yang di lakukan di Indonesia bukan diproduksi oleh orang-orang Indonesia itu sendiri.
“Ini kondisi yang mengkhawatirkan, inilah kondisi yang menggambarkan bahwa tubuh-tubuh itu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup,” tutup Prabowo Subianto pada acara Indonesia Economic Forum.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kebijakan BI yang Didasari Dengan Riset Skala Internasional

Praktik Kotor Korupsi Politisi-BUMN Harus Segera Dihentikan