Kebijakan BI yang Didasari Dengan Riset Skala Internasional

Monitor Kini. Bank Indonesia (BI) mengucapkan, bahwa memiliki komitmen agar kebijakan yang dirumuskan, baik terkait pelaksanaan tugas BI dan sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait didasari dari kajian hasil penelitian berstandar Internasional.

Gubernur BI yaitu Perry Warjiyo mengatakan, di samping merumuskan bauran kebijakan, BI juga menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi kebijakan suku bunga, nilai tukar, makroprudensial, sistem pembayaran dan jasa keuangan syariah.
“Kita sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong ekonomi kita secara lebih baik. dan kita upayakan rumusan kebijakan itu atas dasar kajian serta riset berstandar internasional,”ucapnya di Bali, Kamis (30/8/2018).

Perry menjelaskan bahwa BI mempunyai bulletin of monetary economics and banking yang sudah ada puluhan tahun, tetapi dalam dua tahun belakangan ini ditargetkan jadi jurnal bertaraf standar internasional, “Sehingga, bulletin of monetary economics and banking itu kita upayakan untuk bisa memuat hasil riset nasional dan internasional dengan taraf internasional untuk mendukung rumusan kebijakan BI,” ujarnya.

Untuk mendukung bulletin itu, BI dalam dua hari ini melakukan konferensi call of paper, dengan masuknya peneliti nasional dan internasional, yang dimana berstandar internasional. Presentasi dalam dua hari ini dilakukan untuk bekerja sama dengan akademisi terkenal dunia, asosiasi ekonomi Asia Pasifik, menghasilkan 180 hasil riset.

Dari 180 riset tersebut, tidak semuanya berstandar internasional, lalu dipilih 60 terbaik dan presentasi di konferensi ini, dengan rincian 36 hasil penelitian dari Indonesia dan 24 dari internasional. “Nah 60 ini akan kita publikasikan dan tarafnya ini kualitasnya internasional,” ujar Perry.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Praktik Kotor Korupsi Politisi-BUMN Harus Segera Dihentikan

Gambar
Warta Portal . Jakarta – Banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan kasus korupsi raksasa, seperti kasus Hambalang dan korupsi e-KTP, diwarnai dengan peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam kasus Hambalang, PT Adhi Karya selaku perusahaan konstruksi memegang peranan penting. Sedangkan dalam korupsi e-KTP, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) terlibat aktif berbagi dana haram dalam proyek senilai Rp 5,95 triliun itu. Perusahaan milik negara ini bersekongkol dengan politisi, menteri, pegawai pemerintah dan pihak swasta dalam mencuri uang rakyat. Keterlibatan BUMN dalam korupsi adalah ironi tersendiri. Pengamat hukum yang juga pendiri Insitut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara, Dr. Miko Kamal menilai BUMN sebenarnya bisa berbisnis tanpa kongkalikong korupsi. Karena menjadi milik negara, BUMN dapat bermain bersih dalam sektor-sektor usaha, terutama dalam proyek tertentu yang Setditugaskan secara khusus oleh pemerintah. Kuncinya
Baca selengkapnya

PRABOWO : GDP Indonesia Tinggi Namun Belum Cerminkan Kondisi Ekonomi Yang Baik

Gambar
Lensa Indo . Jakarta – Prabowo Subianto Capres 2019 menghadiri acara Indonesia Economic Forum atau IEF yang digelar di Shangrilla Hotel, Rabu, 21 November 2018. Dalam kesempatan tersebut Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya yang berjudul “The Path Ahead for Indonesia.” Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan kondisi ekonomi sebuah negara ibarat kondisi tubuh manusia oleh karena itu, menurutnya jika kondisi tubuh bisa dijaga, maka tentunya bisa ikut menjaga kondisi kesehatan. “Jika sistem tubuh itu tidak berfungsi, harus lakukan check up, cek darah, untuk mengetahui penyebabnya. Begitu pula dalam konteks ekonomi suatu negara,” papar Prabowo pada kesempatan itu. Prabowo mencontohkan beberapa hal yang bisa menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini tak cukup mengembirakan. Misalnya, angka Human Development Index atau HDI yang masih kalah dengan Singpura, Malaysia dan Thailand. Selain itu, Prabowo juga merujuk pada peringkat Indonesia dalam The Programme
Baca selengkapnya