4 Pegawai BUMN Dipidanakan Terkait Melaporkan Dugaan Korupsi Di BUMN

Liputan Digital. Jakarta – Empat pegawai BUMN dipidanakan terkait ke empat karyawan tersebut melaporkan dugaan korupsi di perusahaannya ke BPK. Empat pegawai BUMN itu adalah Tri Haryanto, Idang Mulyadi, Mohammad Munif Machsun, dan Marion Kova.

Kasus berawal saat perusahaan tempat mereka bekerja membeli alat produksi sebesar Rp 74 miliar pada 2013. Tri Haryanto dkk curiga mesin itu tidak sesuai dengan spesifikasi karena hasil produksi tidak sesuai dengan kapasitas yang seharusnya. Tidak berapa lama, mesin itu rusak.

Atas kejanggalan itu, Tri Haryanto dan serikat pekerja BUMN itu melaporkan kejadian tersebut ke BPK. Tapi perusahaan mengambil langkah balik, yaitu memecat keempatnya. Tidak hanya itu, perusahaan juga melaporkan balik keempat orang itu dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Kasus kemudian masuk ke pengadilan dan Tri Haryanto dkk dikenai Pasal 310 Ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Atas dakwaan itu, mereka berempat kompak mengajukan eksepsi.
“Tindakan yang dilakukan sah menurut hukum. Perbuatan yang dilakukan dengan cara menyurati Kepala Divisi Produksi merupakan bentuk komunikasi, pengawasan, dan pertanyaan dari pengurus serikat pekerja dalam kapasitas sebagai warga negara,” kata Mohammad Munif di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Para terdakwa membantah dakwaan pencemaran nama baik itu.
“Ini makin membuat kecurigaan kami, serikat pekerja makin kuat. Ada apa sehingga kami dilaporkan. Nah, tiba-tiba kami dilaporkan oleh kepala direksi,” ujar Munif.
Keempatnya tidak ditahan dalam kasus itu. Sidang yang dipimpin ketua majelis Made Sutrisna itu akan dilanjutkan lagi pada Senin (5/6) depan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kebijakan BI yang Didasari Dengan Riset Skala Internasional

Gambar
Monitor Kini . Bank Indonesia (BI) mengucapkan, bahwa memiliki komitmen agar kebijakan yang dirumuskan, baik terkait pelaksanaan tugas BI dan sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait didasari dari kajian hasil penelitian berstandar Internasional. Gubernur BI yaitu Perry Warjiyo mengatakan, di samping merumuskan bauran kebijakan, BI juga menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi kebijakan suku bunga, nilai tukar, makroprudensial, sistem pembayaran dan jasa keuangan syariah. “Kita sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong ekonomi kita secara lebih baik. dan kita upayakan rumusan kebijakan itu atas dasar kajian serta riset berstandar internasional,”ucapnya di Bali, Kamis (30/8/2018). Perry menjelaskan bahwa BI mempunyai bulletin of monetary economics and banking yang sudah ada puluhan tahun, tetapi dalam dua tahun belakangan ini ditargetkan jadi jurnal bertaraf standar internasional, “Sehingga, bulletin of monetary
Baca selengkapnya

Praktik Kotor Korupsi Politisi-BUMN Harus Segera Dihentikan

Gambar
Warta Portal . Jakarta – Banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan kasus korupsi raksasa, seperti kasus Hambalang dan korupsi e-KTP, diwarnai dengan peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam kasus Hambalang, PT Adhi Karya selaku perusahaan konstruksi memegang peranan penting. Sedangkan dalam korupsi e-KTP, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) terlibat aktif berbagi dana haram dalam proyek senilai Rp 5,95 triliun itu. Perusahaan milik negara ini bersekongkol dengan politisi, menteri, pegawai pemerintah dan pihak swasta dalam mencuri uang rakyat. Keterlibatan BUMN dalam korupsi adalah ironi tersendiri. Pengamat hukum yang juga pendiri Insitut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara, Dr. Miko Kamal menilai BUMN sebenarnya bisa berbisnis tanpa kongkalikong korupsi. Karena menjadi milik negara, BUMN dapat bermain bersih dalam sektor-sektor usaha, terutama dalam proyek tertentu yang Setditugaskan secara khusus oleh pemerintah. Kuncinya
Baca selengkapnya

PRABOWO : GDP Indonesia Tinggi Namun Belum Cerminkan Kondisi Ekonomi Yang Baik

Gambar
Lensa Indo . Jakarta – Prabowo Subianto Capres 2019 menghadiri acara Indonesia Economic Forum atau IEF yang digelar di Shangrilla Hotel, Rabu, 21 November 2018. Dalam kesempatan tersebut Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya yang berjudul “The Path Ahead for Indonesia.” Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan kondisi ekonomi sebuah negara ibarat kondisi tubuh manusia oleh karena itu, menurutnya jika kondisi tubuh bisa dijaga, maka tentunya bisa ikut menjaga kondisi kesehatan. “Jika sistem tubuh itu tidak berfungsi, harus lakukan check up, cek darah, untuk mengetahui penyebabnya. Begitu pula dalam konteks ekonomi suatu negara,” papar Prabowo pada kesempatan itu. Prabowo mencontohkan beberapa hal yang bisa menunjukkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini tak cukup mengembirakan. Misalnya, angka Human Development Index atau HDI yang masih kalah dengan Singpura, Malaysia dan Thailand. Selain itu, Prabowo juga merujuk pada peringkat Indonesia dalam The Programme
Baca selengkapnya